STRUKTUR SOSIAL, POLITIK, DAN PEMILIKAN TANAH DI PRIANGAN ABAD KE-19

Abstract

Abstrak
Abad ke-19 bagi Priangan khususnya dan Pulau Jawa umumnya merupakan
momen penetrasi kolonial yang sangat intens. Hal ini dilakukan melalui pelibatan
hampir sebagian besar komponen masyarakat dalam mengusahakan tanaman
komersial yang laku di pasar internasional, seperti nila, kopi, teh, dan kina. Guna
mengoptimalkan pencapaian target-targetnya, pemerintah kolonial melakukan
rekayasa tatanan sosial dan politik masyarakat pribumi. Pola rekayasa sosial politik
yang dilakukannya tidak selalu tetap. Perubahan selalu dilakukan atas nama dan demi
kepentingan pemerintah kolonial yakni mendapatkan keuntungan ekonomi sebesarbesarnya
bagi kesejahteraan negeri induknya, Kerajaan Belanda.
Mobiltas sosial terjadi semakin dinamis, baik yang bersifat vertikal maupun
yang horizontal. Hal itu terjadi terutama setelah dibuka peluang bagi pribumi untuk
memasuki sekolah. Munculnya elit baru hasil dari sistem pendidikan ini berefek pada
perubahan-perubahan sosial. Satu sisi ketidakmungkinan kelompok sosial menengah
(priyai rendah) masuk birokrasi pemerintah berakhir sudah. Pola rekruitmen pegawai
pemerintah bukan lagi didasarkan pada faktor “darah” (geneologis), tapi faktor
kemampuan dan prestasi yang direpresentasikan dalam bentuk ijazah. Sisi lain,
secara kuantitas muncul elit-elit baru di tengah-tengah masyarakat. Artinya juga,
konsekuensi dari perubahan sosial seperti itu, kekuatan politik yang semula hanya
terpusat pada elit tradisional mengalami pemudaran karena semakin terbagi dengan
elit-elit baru. Tidak hanya terhadap aspek sosial dan politik penduduk pribumi, tetapi
pengaturan-pengaturan mengenai tataguna tanah pun senantiasa dilakukan. Tanah
sebagai faktor produksi yang cukup penting mesti direkayasa sedemikian rupa demi
kepentingan pemerintah kolonial. Kombinasi dari politisasi aspek sosial, politik, dan
pertanahan tak pelak lagi telah menguntungkan pemerintah kolonial.

Abstract
In 19th century, Priangan – and Java in general – faced an intensive colonial
penetration. The Dutch colonial government forced people to cultivate some crash crops which were highly demanded in international market, such as nila (Indigofera
L), quinine (Chincona spp.), tea (Camellia sinensis) and coffee (Coffea). The colonial
government constructed social and political structue among native Indonesians in
order to gain their goals and targets. Land, as an important factor of productions had
to be reformed for the sake of the colonial government. Land reform was established,
allowing new elites to emerge. These new elites had changed traditional social
structure, making traditional elites less powerful among their society.