DILEMA NEGARA KOLONIAL: SEKSUALITAS DAN MORALITAS DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD XX

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi persoalan seksualitas di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Perdebatan tentang seksualitas, dalam bentuk praktik pergundikan dan pengaturan pelacuran, selalu saja dikaitkan dengan persoalan moralitas. Kenyataan bahwa pemerintah kolonial pada satu periode memperbolehkan dua aktivitas ini dan melarangnya di periode yang lain merupakan contoh betapa otoritas kolonial tidak pernah memiliki penilaian yang sama terkait permasalahan ini. Hal ini disebabkan oleh adanya tegangan antara kepentingan ekonomi dan semangat pemberadaban dari kolonialisme. Memperbolehkan praktik pergundikan dan pelacuran akan memberi kesan bahwa pemerintah bersekutu dalam laku amoral, sementara larangan terhadapnya akan menjadi ancaman buat kepentingan ekonomi kolonial. Artikel ini akan mencoba menganalisis dilema yang dihadapi otoritas kolonial terkait masalah ini; apa yang membuat penilaian pemerintah selalu berubah; terakhir, artikel ini juga akan menunjukkan satu studi kasus terkait persoalan dilema moral ini. 

This article seeks to elaborate the question of sexuality in the Dutch Indies in the beginning of the twentieth century. The debate about sexuality, particularly in the common practice of the concubinage and the regulation of the prostitution is always linked to the issue of morality. The fact that the colonial government allowed the two activities in one period and prohibited these in other period, was an example to which extent the stance of the colonial authority toward this question changed. This inconsistency arose from the tension between the economic interest and the civilizing mission of the colonialism. Allowing the concubinage and prostitution will create the impression that the government allied to the immoral activity, while prohibiting it will endanger the economic interest of the colonialism. This article will try to analyze the dilemma of the colonial authority regarding this question; the reason why the government change their judgment; and lastly, to discuss this moral dilemma in a specific case.