PEMERINTAHAN MARGA DI LUBUKLINGGAU TAHUN 1855-1983

Abstract

Abstrak

Sistem Pemerintahan Marga di Lubuklinggau berlangsung sejak tahun 1855 pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1983 sistem Pemerintahan Marga di Lubuklinggau berakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142 tahun 1983. Pemerintahan Marga pertama kali dikenal dalam wilayah Kesultanan Palembang Tahun 1662-1706. Marga dibentuk pada umumnya di daerah pedalaman, yang berada di hulu sungai. Tujuannya untuk memudahkan pengaturan wilayah kesultanan yang luas. Setiap Marga dipimpin oleh seorang kepala Marga yang disebut Depati/Pesirah. Sistem Pemerintahan Marga berlangsung hingga Masa Kemerdekaan. Sumber informasi mengenai pemerintahan Marga antara lain Piagam dari Sultan Palembang untuk Kiai Ario dari IPIL (Sekayu), stempel cap Marga Suku Tengah Kepungut Moesi Oloe di Lubuk Besar tahun 1856, dan Piagam Moeara Katie Marga Suku Tengah Tiang Poeng-poeng Afdeeling Moesi Oloe tahun 1866. Untuk menjelaskan sistem Pemerintahan Marga yang berlangsung cukup lama di Lubuklinggau kajian ini menggunakan metode sejarah. Interpretasi diperkuat dengan menggunakan konsep dan teori dari ilmu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Kajian  meliputi tiga hal, yaitu lahirnya pemerintahan Marga, hukum dalam pemerintahan Marga, dan pemerintahan Marga di Lubuklinggau.

Abstract

The Clan Government administration systemof Lubuklingau had been role since 1855 in the Government of the Netherlands East Indies. It ended in 1983 by the Decree of the Governor of South Sumatra Level Region Number: 142 year 1983. The Clan Government Administration was known firstly in the Sultanate of Palembang Year 1662-1706. Margaor clan was formed generally in rural areas, which was closed to the river. The aim was to facilitate the controlling of the sultanate vast territory. Each of the clan was led by a head of Margawhich was called Depati / Pesirah. This system lasted until the Independence Period. The information sources about the government of clans can be seen from the Charter of the Sultan of Palembang to Kiai Ario of IPIL (Sekayu), stamp of the clans of Middle Kepungut Moesi Oloe in Lubuk Besar in 1856, and the Charter of Moeara Katie Middle Pillar Poeng-Poeng Afdeeling Moesi Oloe clan in 1866 . To explain the government system of Lubuklingau clan in this research,the researcher used the historical method. The Interpretation is reinforced by the use of concepts and theories of sociology, anthropology, and political science. The Studies cover three things; the birth of clan governance, rule of law within the clan, and the clan rule in Lubuklinggau.