EKS TAPOL PKI DAN KONTROL PEMERINTAH: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)

Taufik Ahmad

Abstract


Abstrak


Penelitian ini bertujuan menjelaskan kontrol pemerintah dan politik resistensi tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca pembebasan dengan mengambil kasus pada komunitas tahanan politik Moncongloe di Sulawesi Selatan. Metode yang dipergunakan adalah metode sejarah, dengan tahap; pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber mencakup kritik eksteren yang menyangkut otentisitas atau keabsahan sumber dan kritik interen yang menyangkut kredibilitas atau bisa tidaknya sumber dipercaya, interpretasi atau penafsiran atas data, dan yang terakhir adalah penyajian kisah sejarah atau historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pembebasan, persoalan komunitas tahanan politik Moncongloe tidak berakhir. Mereka dihadapkan pada kontrol pemerintah melalui perangkat konstitusi dan penjurusan negatif pada diri tahanan politik sebagai orang “tidak bersih lingkungan”. Akibatnya, melahirkan sebuah komunitas yang terpinggirkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Setelah reformasi, ruang perjuangan eks tahanan politik mulai terbuka lebar dengan berdirinya berbagai organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.

 

Abstract

This study aims to explain the control of the government and political resistance performed by post-released prisoners of Partai Komunis Indonesia (PKI). This is a case study of the Moncongloe community of political prisoners in South Sulawesi. The author conducted history method, covering heuristics (collecting sources), source criticism (including external criticism concerning the authenticity or validity of sources as well as internal criticism regarding the credibility of the sources, and interpretation of the data), and historiography (the presentation the story). The results showed that the issue of Moncongloe political prisoners has not come to an end even though they have already been released. The post-released prisoners are facing the government control through the constitution and negative image on political prisoners as not having "clean environment". As a result, they are socially, politically and economically marginalized. After the reform, they had a wide opportunity to struggle because there were many organizations established to fight for the rights of those who have been ignored by the government.


Keywords


tahanan politik, kontrol pemerintah, Moncongloe, Sulawesi Selatan, political prisoners, government control, Moncongloe, South Sulawesi.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR SUMBER

Arsip

Arsip Muhammad Saleh Lahade Reg. 41. Arsip Kotamadya Ujung PandangReg. 935, 942, 944. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 61.

Buku dan Artikel

Adam, Asvi Warman, 2004. “Gerakan 30 September 1965: Pengungkap Pelaku dan Korban” dalam Warta DPP LPR-KROB Th III Oktober-November-Desember, 2004 ______. 2005. Reparasi Masa Lalu, Jawa Pos, 18 Juli. Ahmad, Taufik. 2009. Kamp. Pengasingan Moncongloe. Jakarta: Desantara. ______. 2012. “South Sulawesi: The Military, Prison Camps and Forced Labour” dalam Douglas Kammen dan Katherine McGregor (Ed) The Contours of Mass Violence in Indonesia 1965-68, Singapore, NUS Press dan Nias Press. Arinanto, Satya. 2003. “Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia” Artikel tidak diterbitkan. Fealy, Grek. 1995. “The Release of Indonesia’s Political Prisoners: Domestic Versus Foreign Policy, 1975-1979” Clayton: Working Paper, Monash University. Krisnadi. 2000. Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979. Jakarta: LP3ES. Simon, Roger. 2004. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koran

“Presiden Ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi Tapol”, Kompas, 17 Maret 2005. Ketua Komnas HAM: Pelanggaran Masa Lalu Diterlantarkan, Kompas, 2 Mei 2005

Wawancara

Anwar Abbas, wawancara,20 Juli dan 19 September, 2008 di Makassar Sulawesi. Ir. Rasyidi Amra, Wawancara, 23 Agustus 2008 di MakassarSulawesi Selatan. Muh. Tahir, wawancara, 25 Agustus 2008 di Makassar Sulawesi Selatan.




DOI: http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v5i3.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Patanjala Indexed by :

patanjala google schoolar 

ISSN: 2085-9937 (print)
ISSN: 2598-1242 (online)

 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Image and video hosting by TinyPicCreative Commons License